Ikhsan, Oddie Moch (2017) EFEKTIFITAS PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL. Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
|
PDF (Skripsi)
12.0201.0007 _ BAB I _ BAB II _ BAB III _ BAB V _ DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (695kB) | Preview |
|
PDF (Skripsi)
12.0201.0007 _ BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (510kB) | Request a copy |
||
PDF (Skripsi)
12.0201.0007 _ FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Berawal dari ditetapkanmnya sebagai tersangka Mantan Calon Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Budi Gunawan kemudian mengajukan permohonan prapradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasalnya, 77 KUHAP menyatakan penetapan tersangka bukan merupakan objek praperadilan. Dalam pasal itu yang bisa ditangani oleh praperadilan diatur secara limitative, hanya untuk sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Setelah hakim tunggal PN Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi mengabulkan sebagian permohonan prapreadilan BG. Dalam pertimbangannya, Sarpin menafsirkan penetapan tersangka sebagai salah satu praperadilan. Ats tindakan tersebut Hakim Sarpin mendapat sorotan dari Komisi Yudisial karena atas putusannya tersebut. Komisi Yudisial kemudian merekomendasikan Hakim Sarpin ke Mahkamah Agung untuk mendapat sanksi, namun Mahkamah Agung menolak rekomenadasi tersebut karena dianggap telah memasuki ranah putusan hakim. Adapun perumusan masalah dalam peneilitian ini adalah Bagaimana Model Pengawasan Komisi Yudisial, Untuk Mengetahui Problematika Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial, Bagaimana Implementasi Pengawasan Komisi Yudisial, dan Bagaimana efektifitas pelaksanaan fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim dan pengaruhnya terhadap kekuasaan kehakiman. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normative, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripif analitis. Berdasarkan hasil penelitian Komisi Yudisial memiliki konsep pengawasan preventif dengan yang bersifat represif, yaitu mencegah dan kemudian bersifat memberikan penekanan dan mengandung sanksi. Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk memberikan rekomenadasi mengenai sanksi etik ke Mahkamah Agung namun bersifat represif yaitu tanpa rekomendasi MA, rekomendasi dari KY menjadi sia-sia.Belum optimal kerjasama dan belum ada pembedahan ranah yang jelas antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
Item Type: | Karya Ilmiah (Other) |
---|---|
Pembimbing: | Habib Muhsin, SH., M.Hum (0629117301) dan Dr. Dyah Adriantini S. D, SH., M.Hum (0003106711) |
Uncontrolled Keywords: | Efektifitas, Pengawasan Hakim, Komisi Yudisial |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Jamzanah Wahyu Widayati |
Date Deposited: | 13 Dec 2019 08:01 |
Last Modified: | 13 Dec 2019 08:01 |
URI: | http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/1052 |
Actions (login required)
View Item |