Novithawaty, Yesella (2020) EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MUNGKID. Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
|
PDF (Skripsi)
16.0201.0116_BAB I_BAB II_BAB III_BAB V_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (623kB) | Preview |
|
![[img]](http://eprintslib.ummgl.ac.id/style/images/fileicons/application_pdf.png) |
PDF (Skripsi)
16.0201.0116_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (156kB) | Request a copy |
|
|
PDF (Skripsi)
16.0201.0116_FULLTEXT.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (666kB) | Request a copy |
|
|
PDF (Skripsi)
16.0201.0116_PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf - Published Version Download (99kB) | Preview |
Abstract
Di Magelang terdapat 78 kasus yang ditangani PN Mungkid terkait kasus narkotika selama tahun 2017-2019. Pidana yang dikenakanpun beragam, terdapat pidana penjara bahkan denda. Hal ni sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai narkotika. Terhadap pelaku kasus narkotika berlaku ketentuan hukum pidana berat, selain mendapat hukuman fisik (penjara), pelaku dikenakan pula pidana denda, namun dalam kenyataannya jumlah pelaku tindak pidana ini justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak begitu memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya. Ketentuan pidana denda yang menggunakan konsep minimal terlalu besar bahkan terkesan tidak rasional, sementara ancaman pidana penjara pengganti relatif rendah. Pelaku tindak pidana menjadi lebih memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda. Padahal apabila ketentuan sanksi pidana denda diatur sedemikian rasional untuk para pelaku tindak pidana, niscaya pelaku atau terpidana narkotika akan memilih membayar pidana denda sebagai pidana tambahan dibandingkan jika harus menjalani pidana penjara tambahan. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul “Eksistensi Pidana Denda Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Mungkid”. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi pidana denda dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Mungkid dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkotika. Jenis penelitian ini adalah doktrinal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus dan undang-undang. Bersumber dari wawancara terhadap narasumber yakni Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid. Jurnal terkait pidana denda narkotika. UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa besaran denda yang ditetapkan di dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berkisar antara Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Nominal dinilai tidak logis akibatnya terpidana lebih memilih pidana pengganti denda maksimal 2 tahun karena tidak sanggup membayar denda. Mayoritas terdakwa narkotika di PN Mungkid bukanlah bandar besar, bahkan sering terjadi bahwa kasus terjadi karena terdakwa terdesak tidak memiliki biaya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, formulasi pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanyalah slogan. Dasar pertimbangan hakim berdasarkan keyakinan hakim bahwa pidana denda yang diputuskan tidak akan dibayarkan, pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan pertimbangan terhadap peran terdakwa dan jumlah barang bukti.
| Item Type: | Karya Ilmiah (Other) |
|---|---|
| Pembimbing: | Johny Krisnan, SH,. MH dan Basri, SH,. MHum |
| Uncontrolled Keywords: | Narkotika, Pidana Denda, Dasar Pertimbangan Hakim |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Atin Istiarni |
| Date Deposited: | 06 Oct 2021 03:34 |
| Last Modified: | 06 Oct 2021 03:34 |
| URI: | http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/2533 |
Actions (login required)
 |
View Item |
