URGENSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Adkha, Takhasasu (2019) URGENSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA. Other thesis, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

[img] PDF (Skripsi)
14.0201.0022_BAB I, BAB II, BAB III, BAB V.pdf - Published Version

Download (744kB)
[img] PDF (Skripsi)
14.0201.0022_BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (184kB) | Request a copy
[img] PDF (Skripsi)
14.0201.0022_FULLTEXT.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (819kB) | Request a copy
[img]
Preview
PDF
14.0201.0022_PERNYATAAN PUBLIKASI.pdf - Published Version

Download (94kB) | Preview

Abstract

Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dibatasi oleh hak-hak yang diberikan oleh rakyat yang memberikan mandat langsung melalui pemilihan umum. Pemilihan umum dilakukan guna mengisi jabatan dalam negara demokrasi. Pemilihan umum kini menjadi komoditas transaksional dengan berbagai dinamika dalam prosesnya. Mahkhamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam proses pemilihan umum memberikan proteksi dalam berjalannya demokrasi. Sehingga kini Indonesia sebagai negara demokrasi yang semakin dewasa diberikan ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menjadi menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul “URGENSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA”. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana arti penting Presidential Threshold dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analisis. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (statute approach) dan penelitian lapangan; yaitu data primer penulis memperolehnya dari lapangan, sedangkan untuk mendapatkan data sekunder peneliti memperolehnya melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun analisis data menggunakan metode Induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Presidential Threshold merupakan suatu keharusan dengan melihat Indonesia menggunakan sistem multi partai, dengan adanya ambang batas pecalonan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu “Pasangan Calon disusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya”. Diharapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat terseleksi secara alami oleh Pasal 222 diatas. Ini sangat erat hubungannya dengan adanya faktor dukungan dari parlemen guna untuk dapat menjalankan roda pemerintahan hal ini sangat penting karena jika nantinya Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih tidak memiliki dukungan di Parlemen tidak akan mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik maka dukungan parlemen sangat diperlukan, dengan di terapkannya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2017 memuat aturan baru yakni untuk memperkuat sistem Presidensial yang dimaksudkan agar nantinya roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari parlemen agar kebijakan yang baik dapat dilaksanakan dan kebijakan yang kurang baik agar parlemen menggunakan checks and balance dengan profesional.

Item Type: Karya Ilmiah (Other)
Pembimbing: Suharso, S.H., M.H. (0606075901) dan Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum (0003106711)
Uncontrolled Keywords: Presidential Threshold, Sitem Pemerintahan, Pemilihan Umum
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Nilma Himawati
Date Deposited: 04 Dec 2019 02:59
Last Modified: 04 Dec 2019 02:59
URI: http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/869

Actions (login required)

View Item View Item